Menggali Makna Tanpa Petunjuk

Co.id Hai semoga selalu dalam keadaan sehat. Di Tulisan Ini aku ingin membagikan pengetahuan seputar hukum. Catatan Artikel Tentang hukum Menggali Makna Tanpa Petunjuk Jangan berhenti di sini lanjutkan sampe akhir.

Penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada awal dan akhir masa jabatannya. Penyerahan ini paling lambat dilakukan dalam waktu tiga bulan, yang dihitung sejak pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, atau berakhirnya jabatannya, berdasarkan nilai harta kekayaan per tanggal pelaporan.

LHKPN merupakan sebuah dokumen, baik dalam format fisik maupun elektronik, yang memberikan rincian menyeluruh mengenai harta kekayaan, aset pribadi, serta seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dimiliki oleh penyelenggara negara.

Harta kekayaan yang dilaporkan mencakup berbagai aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud. Ini termasuk hak dan kewajiban yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang, yang dimiliki oleh penyelenggara negara berserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungannya. Aset-aset ini bisa diperoleh sebelum maupun selama penyelenggara negara menjabat.

Selain itu, penyelenggara negara diharuskan untuk bersedia mengungkapkan informasi mengenai harta kekayaannya kepada publik, serta memberikan izin untuk pemeriksaan harta tersebut. Ini adalah langkah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam praktik pemerintahan.

LHKPN disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan didaftarkan serta diperiksa. Tujuannya adalah untuk menciptakan penyelenggara negara yang berkomitmen pada asas-asas dasar yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta tindakan tercela lainnya.

Di Jakarta, LHKPN yang dikelola KPK ini menjadi perhatian pada momen-momen kritis seperti pemilihan kepala daerah yang akan datang. Penyelenggaraan LHKPN juga dilakukan secara periodik setiap tahun, dengan batas akhir pelaporan pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya berdasarkan nilai harta per 31 Desember tahun sebelumnya.

Saat ini, sistem pelaporan LHKPN telah beralih ke format elektronik melalui platform e-LHKPN, yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini memfasilitasi publik untuk memantau secara aktif harta kekayaan pejabat negara dengan lebih transparan.