PPN 12% Mulai Berlaku 2025: Rakyat Terpuruk Jatuh Lagi!

Co.id Hai selamat membaca informasi terbaru. Hari Ini mari kita ulas internasional yang sedang populer saat ini. Tulisan Ini Menjelaskan internasional PPN 12 Mulai Berlaku 2025 Rakyat Terpuruk Jatuh Lagi Yok ikuti terus sampai akhir untuk informasi lengkapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Eko Listiyanto, Wakil Direktur Institut untuk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef), mengemukakan bahwa pemerintah kini kehilangan kepekaan dalam menghadapi potensi krisis dengan tetap berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025. Menurut Eko, situasi ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat Indonesia yang sedang tertekan, yang terlihat dari menurunnya daya beli masyarakat dan deflasi beruntun selama lima bulan terakhir.

Komisi XI DPR telah memastikan bahwa penundaan penerapan tarif PPN yang baru tidak memerlukan perubahan terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Eko menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya dapat menunda kenaikan tarif PPN tanpa perlu menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. “Jika pemerintah menyadari kondisi masyarakat yang tidak baik-baik saja, seharusnya penundaan bisa dilakukan tanpa masalah,” ujarnya.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stagnan di bawah 5% selama tiga kuartal tahun ini mengindikasikan lemahnya daya beli di kalangan masyarakat. Dolfie Othniel Fredric Palit, Wakil Ketua Komisi XI, menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi perubahan kebijakan meski pemerintah sudah berganti. “Undang-undang pajak tidak perlu diubah, tetapi kepekaan terhadap situasi ekonomi sangat diperlukan,” tambahnya.

Menurut data terbaru, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tercatat hanya 4,95%, angka ini lebih rendah dibandingkan 5,05% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Bahkan, negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam mengalami pertumbuhan yang lebih baik, yakni 5,34% dan 7,4%. Dolfie bertanya, “Di mana para pembuat kebijakan yang seharusnya peka terhadap situasi ini?”

Eko menegaskan bahwa saat ekonomi sedang melemah, rencana kenaikan PPN 12% justru akan memperburuk kondisi. “Terkait UU, perubahan yang cepat terjadi pada hal yang berhubungan dengan politik, tetapi untuk masalah ekonomi yang menyangkut banyak orang tampaknya sulit sekali,” katanya dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 pada Kamis, 12 November 2024.

Ia juga menjelaskan bahwa jika pemerintah ingin menurunkan tarif PPN, maka persetujuan DPR harus didapatkan. Di sisi lain, tambahan pendapatan dari kenaikan PPN telah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan jika tarif diturunkan menjadi 11%, pemerintah mungkin akan kehilangan sekitar Rp50 triliun.