• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Usai Jelajahi 6 Negara, Prabowo Terjebak dalam Dilema Berat PPN 12%

img

Co.id Mudah-mudahan harimu cerah dan indah. Hari Ini saatnya membahas internasional yang banyak dibicarakan. Catatan Informatif Tentang internasional Usai Jelajahi 6 Negara Prabowo Terjebak dalam Dilema Berat PPN 12 Segera telusuri informasinya sampai titik terakhir.

    Table of Contents

Menurut pernyataan Erwin Aksa, anggota Komisi XI DPR RI, tambahan pendapatan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program-program pemerintah. Kenaikan pendapatan tersebut menjadi suatu keharusan, terutama karena masyarakat akan dihadapkan pada peningkatan iuran di tahun 2025, termasuk kemungkinan kenaikan tarif BPJS Kesehatan dan rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM.

Erwin menekankan bahwa saat ini pemerintah sedang merumuskan strategi untuk meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan ini sangat penting untuk menghindari perluasan defisit fiskal, yang dapat menjadi masalah serius bagi perekonomian. “Kita memang tahu pemerintah saat ini membutuhkan peningkatan pendapatan negara untuk mendanai berbagai program baru,” ujarnya dalam acara Tax Time di CNBC Indonesia.

Kondisi tersebut semakin mendesak mengingat pemerintah akan menghadapi utang jatuh tempo serta bunga utang yang menumpuk pada tahun 2025 dan 2026. Meskipun telah melakukan beberapa langkah penghematan, Erwin dan ekonom senior Anny Ratnawati khawatir bahwa pemerintah mungkin harus memutuskan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk mengatasi kebutuhan anggaran yang meningkat.

Dalam diskusi di Nation Hub, Erwin mengungkapkan bahwa jika kebijakan penghematan yang lebih ketat diambil, seperti melarang kementerian melakukan perjalanan dinas tanpa hasil yang jelas, pemerintah akan menghadapi dilema. Kita harus menunda program lain, termasuk infrastruktur, jika langkah efisiensi ini dipilih, katanya, menekankan pentingnya menyeimbangkan pengeluaran dengan kebutuhan bayar utang yang besar pada 2025 dan 2026.

“Isu-isu ini menghadirkan keprihatinan tentang daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.” Dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi, pendekatan serta strategi yang dipilih oleh pemerintah akan sangat menentukan dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ke depan.

Demikian informasi tuntas tentang usai jelajahi 6 negara prabowo terjebak dalam dilema berat ppn 12 dalam internasional yang saya sampaikan Saya berharap Anda mendapatkan insight baru dari tulisan ini ciptakan peluang dan perhatikan asupan gizi. Mari bagikan kebaikan ini kepada orang lain. Terima kasih atas kunjungannya

© Copyright 2024 - TV7 News Informasi Berita Terupdate dan Terbaru Indonesia
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads